Modal PT PMA di Bali 2026 tidak dapat dijawab dengan satu angka saja. Ada setidaknya tiga konsep yang harus dipisahkan: modal dasar perseroan, modal ditempatkan/disetor, dan nilai investasi kegiatan usaha.
Pada aturan PT PMA yang berlaku saat ini, minimum modal ditempatkan/disetor adalah Rp2,5 miliar per perseroan terbatas, sedangkan minimum nilai investasi secara umum adalah lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per KBLI 5 digit per lokasi proyek. Keduanya bukan aturan yang saling menggantikan.
Rujukan utama untuk modal dan nilai investasi PT PMA pada 2026 adalah Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, yang berstatus berlaku dan mencabut Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021.
Modal PT PMA di Bali 2026: Bedakan Modal Disetor dan Nilai Investasi
Gunakan tabel berikut sebagai peta awal sebelum menetapkan angka dalam akta dan rencana investasi OSS.
| Konsep | Fungsi utama | Ketentuan penting |
|---|---|---|
| Modal dasar | Struktur modal yang ditetapkan dalam perseroan | Ditentukan berdasarkan keputusan pendiri |
| Modal ditempatkan/disetor PT PMA | Modal saham yang ditempatkan dan disetor | Paling sedikit Rp2,5 miliar per PT |
| Nilai investasi | Rencana investasi untuk menjalankan kegiatan usaha | Secara umum lebih besar dari Rp10 miliar per KBLI 5 digit per lokasi proyek |
Implikasinya, angka Rp2,5 miliar tidak menurunkan minimum nilai investasi menjadi Rp2,5 miliar. Sebaliknya, angka lebih dari Rp10 miliar juga tidak berarti seluruhnya harus disetor sebagai modal saham.
Tiga Konsep Modal yang Jangan Dicampur
Modal dasar
Modal dasar merupakan bagian dari struktur permodalan perseroan. Untuk modal dasar perseroan, FAQ resmi AHU menjelaskan bahwa besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, sedangkan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
Karena itu, jangan menggunakan angka lebih dari Rp10 miliar yang berasal dari aturan nilai investasi sebagai definisi otomatis modal dasar PT PMA.
Modal ditempatkan/disetor
Sementara itu, Pasal 26 ayat (10) menetapkan modal ditempatkan/disetor PT PMA paling sedikit Rp2.500.000.000 per perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Frasa per perseroan terbatas penting. Angka Rp2,5 miliar tidak dihitung ulang untuk setiap KBLI atau setiap lokasi proyek.
Nilai investasi
Nilai investasi mengukur rencana investasi kegiatan usaha. Sebagai aturan umum, Pasal 26 ayat (2) menetapkan total minimum nilai investasi PMA lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan, per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek.
Kata lebih besar dari juga penting: regulasi bukan menetapkan angka tepat Rp10 miliar sebagai nilai minimum yang cukup.
Berapa Modal Ditempatkan dan Disetor PT PMA?
Untuk PT PMA berbentuk perseroan terbatas, angka umum yang perlu diperhatikan pada 2026 adalah Rp2,5 miliar per PT.
Contohnya, jika satu PT PMA memiliki tiga kegiatan usaha yang memenuhi aturan investasi, minimum permodalan Rp2,5 miliar tidak otomatis dikalikan tiga hanya karena ada tiga KBLI. Yang perlu diuji per kegiatan adalah nilai investasinya, menggunakan basis yang berlaku untuk masing-masing sektor.
Hal yang sama berlaku untuk beberapa lokasi usaha: jangan mengalikan modal ditempatkan/disetor hanya berdasarkan jumlah proyek. Pisahkan terlebih dahulu persyaratan modal perusahaan dari persyaratan investasi kegiatannya.
Berapa Minimum Nilai Investasi PT PMA?
Aturan umumnya adalah lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per KBLI 5 digit per lokasi proyek.
Namun formula ini tidak boleh diterapkan mekanis pada semua sektor. Pasal 26 memberi metode khusus untuk kegiatan tertentu, sehingga dua PT PMA yang sama-sama memiliki nilai investasi lebih dari Rp10 miliar dapat menggunakan basis penghitungan berbeda.
Karena itu, sebelum menghitung nilai investasi, tentukan:
- KBLI yang benar
- sektor kegiatan
- jumlah lokasi proyek
- kabupaten/kota bila relevan
- apakah tanah dan bangunan masuk atau dikeluarkan dari perhitungan
- apakah sektor memiliki basis khusus dalam Pasal 26
Peta Aturan Investasi Berdasarkan Sektor
Tabel berikut merangkum perbedaan utama tanpa menggantikan pemeriksaan KBLI dan proyek aktual.
| Sektor | Basis minimum investasi |
|---|---|
| Aturan umum | Lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per KBLI 5 digit per lokasi proyek |
| Perdagangan besar | Lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per 4 digit awal KBLI |
| Jasa makanan dan minuman | Lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per 2 digit awal KBLI per titik lokasi kabupaten/kota |
| Jasa konstruksi | Lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per 4 digit awal KBLI |
| Properti tertentu | Dapat memasukkan tanah dan bangunan sesuai bentuk proyek |
| Akomodasi jangka pendek/panjang | Kriteria investasi memasukkan tanah dan bangunan |
Untuk perdagangan besar, Pasal 26 ayat (3) menggunakan minimum lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per 4 digit awal KBLI.
Untuk jasa konstruksi, Pasal 26 ayat (3) menggunakan minimum lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per 4 digit awal KBLI.
Bagaimana Membaca Nilai Investasi Restoran?
Restoran dan kegiatan jasa makanan-minuman merupakan contoh penting karena basis lokasinya berbeda dari aturan umum.
Untuk jasa makanan dan minuman, Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) menggunakan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per 2 digit awal KBLI per satu titik lokasi, dengan titik lokasi berlaku per kabupaten/kota.
Artinya, analisis investasi restoran sebaiknya dimulai dari kabupaten/kota, bukan hanya jumlah alamat outlet.
Untuk pembahasan lebih rinci, gunakan panduan nilai investasi PT PMA restoran di Bali per kabupaten/kota. Jika persoalannya khusus dua gerai di wilayah administratif yang sama, lanjutkan ke panduan dua outlet restoran PT PMA dalam satu kabupaten.
Pilar ini tidak mengulang skenario Badung, Denpasar, atau multi-outlet secara penuh karena pekerjaan pencarian tersebut sudah ditangani oleh artikel pendukung.
Bagaimana untuk Properti, Villa, dan Hotel?
Usaha properti dan akomodasi perlu dibaca berbeda dari jasa umum.
Untuk kegiatan seperti pengusahaan properti serta penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang, Pasal 26 ayat (5) menyatakan kriteria nilai investasi termasuk tanah dan bangunan.
Pada pengusahaan properti, regulasi kemudian membedakan bentuk proyek tertentu. Karena itu, istilah pemasaran seperti “villa”, “residence”, atau “property investment” tidak cukup untuk menentukan formula investasi. Pastikan lebih dahulu KBLI dan model usaha yang sebenarnya.
Untuk proyek di Bali, poin ini material karena investasi hospitality atau properti dapat mempunyai komponen tanah dan bangunan yang besar, sedangkan jasa makanan-minuman justru menggunakan minimum investasi di luar tanah dan bangunan.
Bagaimana Modal Disetor Boleh Digunakan?
Ketentuan Rp2,5 miliar juga tidak berarti modal harus didiamkan tanpa boleh dipakai.
Mengenai penggunaan dana, Pasal 27 mengatur modal ditempatkan/disetor tidak dapat dipindahkan dari rekening badan usaha paling singkat 12 bulan, kecuali untuk pembelian aset, pembangunan bangunan gedung, dan/atau operasional badan usaha.
Jadi, pembacaan yang lebih tepat adalah terdapat komitmen menjaga dana dalam struktur badan usaha, dengan pengecualian penggunaan untuk kebutuhan usaha yang disebut regulasi. Jangan menafsirkan aturan ini sebagai larangan mutlak menggunakan modal selama 12 bulan.
Checklist Sebelum Menetapkan Angka di Akta dan OSS
Sebelum menyepakati struktur modal atau mengisi rencana investasi, cek:
- Bentuk badan usaha — pastikan perusahaan memang PT PMA
- Modal dasar — tentukan sesuai keputusan pendiri dan struktur saham
- Modal ditempatkan/disetor — cek minimum Rp2,5 miliar per PT
- KBLI — identifikasi setiap kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan
- Sektor — tentukan apakah memakai aturan umum atau pengecualian
- Lokasi proyek — petakan setiap lokasi sesuai basis regulasi
- Tanah dan bangunan — tentukan apakah masuk atau dikeluarkan dari minimum investasi
- Rencana investasi aktual — gunakan angka yang memiliki dasar proyek, bukan angka buatan untuk memenuhi sistem
- Artikel pendukung — gunakan panduan sektoral bila kegiatan memiliki formula khusus
- OSS — pastikan data investasi konsisten dengan KBLI dan proyek yang didaftarkan
Jika satu PT memiliki beberapa sektor sekaligus, jangan memakai satu angka global tanpa memeriksa basis masing-masing kegiatan.
Kesimpulan
Modal PT PMA pada 2026 harus dibaca dalam tiga lapisan: modal dasar, modal ditempatkan/disetor, dan nilai investasi.
Angka pentingnya adalah:
- modal ditempatkan/disetor PT PMA paling sedikit Rp2,5 miliar per perseroan terbatas
- minimum nilai investasi secara umum lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan per KBLI 5 digit per lokasi proyek
- perdagangan besar, F&B, konstruksi, properti, akomodasi, dan beberapa kegiatan lain menggunakan basis khusus
- pada properti dan akomodasi tertentu, tanah dan bangunan masuk dalam kriteria nilai investasi
Karena itu, jangan menetapkan modal hanya dari satu angka yang ditemukan di internet. Mulailah dari struktur perseroan, KBLI, sektor, dan lokasi proyek.
Jika struktur modal, KBLI, dan rencana investasi masih perlu dipetakan sebelum pendirian, Jasa Legal ID menyediakan layanan pendirian PT PMA yang pada halaman layanannya mencakup persiapan dokumen legal, pembuatan akta pendirian, pengesahan, serta registrasi OSS-NIB.
Perlu Memetakan Modal dan Nilai Investasi PT PMA?
Jika Anda belum yakin apakah rencana usaha menggunakan aturan umum, perdagangan, restoran, konstruksi, properti, atau akomodasi, gunakan Konsultasi melalui Jasa Legal ID dengan menyiapkan rencana KBLI, lokasi proyek, struktur pemegang saham, dan estimasi investasi.
Pemetaan awal membantu memisahkan angka yang digunakan untuk struktur modal perseroan dari nilai investasi yang harus diuji untuk kegiatan usaha.
FAQ – Modal PT PMA di Bali 2026
Berapa modal disetor minimum PT PMA pada 2026?
Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp2,5 miliar per perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Apakah modal dasar PT PMA wajib Rp10 miliar?
Tidak tepat menyamakan modal dasar dengan nilai investasi. FAQ AHU menjelaskan modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, sedangkan nilai lebih dari Rp10 miliar berasal dari ketentuan minimum investasi PMA.
Apakah investasi Rp10 miliar berarti harus menyetor Rp10 miliar sebagai modal saham?
Tidak. Modal ditempatkan/disetor dan nilai investasi adalah konsep berbeda. Minimum modal ditempatkan/disetor PT PMA adalah Rp2,5 miliar per PT, sementara minimum nilai investasi kegiatan secara umum lebih besar dari Rp10 miliar dengan basis tertentu.
Apakah minimum investasi selalu dihitung per KBLI 5 digit?
Tidak. Itu merupakan aturan umum. Perdagangan besar dan konstruksi menggunakan basis 4 digit awal KBLI, sedangkan jasa makanan-minuman menggunakan 2 digit awal KBLI per titik lokasi kabupaten/kota. Sektor lain juga dapat memiliki ketentuan khusus.
Apakah tanah dan bangunan selalu dikeluarkan dari nilai investasi PT PMA?
Tidak. Aturan umum mengecualikan tanah dan bangunan, tetapi pengusahaan properti serta penyediaan akomodasi jangka pendek dan panjang termasuk kelompok yang kriterianya memasukkan tanah dan bangunan.
Apakah modal Rp2,5 miliar tidak boleh digunakan selama 12 bulan?
Pasal 27 mengatur modal ditempatkan/disetor tidak dapat dipindahkan dari rekening badan usaha paling singkat 12 bulan, tetapi memberikan pengecualian untuk pembelian aset, pembangunan bangunan gedung, dan/atau operasional badan usaha.
Rujukan & Referensi
- Peraturan terbaru tentang OSS, permodalan, dan nilai investasi PT PMA
- Naskah resmi ketentuan minimum investasi dan modal PT PMA
- FAQ resmi AHU tentang modal Perseroan Terbatas
- Layanan pendirian PT PMA Jasa Legal ID